Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, beserta tim saat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke PT Kawasan Industri Makassar (KIMA), Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13/11/2024). Foto: Anju/vel

PARLEMENTARIA, Makassar – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti permasalahan pencemaran sungai di sekitar Kawasan Industri Makassar (KIMA) akibat pembuangan limbah industri. Ia mengungkapkan kekhawatiran atas banyaknya keluhan masyarakat terkait pencemaran di Sungai Tallo dan Sungai Parangloe, yang diduga disebabkan oleh pengelolaan limbah yang tidak memadai.

“Kalau saya cari di Google, memang banyak keluhan masyarakat soal pencemaran di Sungai Tallo dan Sungai Parangloe. Keluhan ini sangat mendasar,” ujar Evita Nursanty kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke PT Kawasan Industri Makassar (KIMA), Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13/11/2024).

Evita menjelaskan bahwa meskipun PT KIMA telah memiliki sistem pengolahan limbah, faktanya limbah masih dibuang ke sungai, yang berdampak buruk pada kualitas lingkungan sekitar.

“Sistem pengolahan limbah memang sudah dibuat, tetapi tetap saja ada yang dibuang ke sungai. Limbah yang dibuang pasti memberikan dampak negatif,” katanya.

Namun, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengapresiasi langkah PT KIMA yang mulai menerapkan teknologi incinerator untuk mengolah limbah secara keseluruhan. Diharapkan, dengan teknologi ini, limbah tidak lagi dibuang ke sungai, sehingga dapat mengurangi dampak pencemaran yang dirasakan masyarakat.

“Menurut Direktur Utama PT KIMA, teknologi incinerator sudah mulai diterapkan. Dengan pengolahan limbah ini, diharapkan tidak ada lagi yang dibuang ke sungai,” ungkap Evita.

Meskipun demikian, Legislator dari Dapil Jawa Tengah tersebut menegaskan bahwa Komisi VII DPR RI akan terus mengawasi proses ini untuk memastikan tidak ada lagi pencemaran yang merugikan masyarakat. Komitmen ini bertujuan agar perusahaan-perusahaan industri di Indonesia bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Ia berharap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki standar pengolahan limbah yang bisa diterapkan oleh PT KIMA serta menjadi contoh bagi perusahaan industri lain dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitarnya. “Kita akan terus memantau, agar masalah pencemaran yang selama ini dikeluhkan masyarakat tidak terjadi lagi,” pungkasnya. (aas/aha)